Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., gelar Datuk Maharajo Palinduang (lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956; umur 58 tahun) adalah seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia.[1] Ia pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia.
Latar belakang
Yusril merupakan putra dari pasangan Idris Haji Zainal Abidin dan Nursiha Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor, Malaysia. Kakek buyutnya, Haji Thaib, merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor. Keluarga ayahnya telah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sedangkan ibunya berasal dari Aie Tabik, Payakumbuh, Sumatera Barat.[2] Pada abad ke-19, neneknya pergi merantau dari Minangkabau dan menetap di Belitung.
Yusril menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian ia mengambil gelar Master di University of the Punjab, Pakistan (1985) dan gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Sains Malaysia (1993).[3]
Karier
Yusril memulai kariernya sebagai pengajar di Universitas Indonesia pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas tersebut, ia memperoleh titel Guru Besar Ilmu Hukum.
Selain mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa organisasi, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dari sinilah ia banyak berkenalan dengan tokoh muslim nasional, terutama Mohammad Natsir yang banyak mempengaruhi pandangannya.
Pada tahun 1996, ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis pidato presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia. Pada masa itu, Yusril berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto.[4]
Bersama para reformis muslim, dia mendirikan partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 Ormas Islam.[5] Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga 2005. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.[6] Bersama Amien Rais, dia ikut mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden Indonesia.
Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Selain aktif berpolitik, Yusril juga rajin menulis buku, jurnal, dan kolom di media massa. Tulisannya terutama berkisar pada masalah hukum tata negara dan politik Islam. Bersama adiknya Yusron Ihza, ia mendirikan firma hukum Ihza & Ihza Law Firm.[7]
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Yusril_Ihza_Mahendra
Post a Comment